PEMIKIRAN PEMBAHARUAN
FIKIH ISLAM DI INDONESIA
A. Pendahuluan
Pemikiran umat manusia
semisal seorang bayi yang berawal dalam keadaan primitif dan sederhana,
kemudian ia tumbuh dan ikut bersamaan dengan timbulnya akal pikirannya sampai
pada tingkat yang lebih sempurna.[1]
Agama yang diturunkan
dari langit adalah sesuai dengan masa evolusi bahwa Allah yang menjadi sumber
agama dengan berbagai ketentuan dan aturannya yang bersifat umum dan khas,
menunjukan bahwa Allah memberikan kebebasan pada manusia untuk mengkaji dan
menganalisa segala apa yang Allah tetapkan.
Tuhan memberikan
petunjuk dan tuntunan kepada manusia dalam menanggungnya dan sesuai dengan
pertumbuhannya, karena manusia pada awalnya hanya mengenal hal-hal apa yang
dirasakannya, sementar akalnya belum dapat memahami apa yang belum disentuhnya.
Namun pengalaman manusia mengalami, mempelajari, berdiskusi dan bermasyarakat,
maka muncullah pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam kehidupan, termasuk
pembaharuan pemikiran fikih.
Pembaharuan Fiqh
diperlukan guna menyesuaikan hukum-hukum yang ada dengan situasi sekarang ini.
akan tetapi harus tetap berpegang pada
syariat yang ada. contoh kasus fiqh kontemporer adalah bayi tabung dan operasi
selaput keperawanan yang akan dibahas dalam pembahasan ini.
B. Substansi Kajian
1.
Perkembangan Fikih Islam di Indonesia
Perkembangan Islam di
Indonesia dapat dibagi atas dua periode, periode pertama: yaitu dimana agama
Islam dengan umatnya pada zaman agama Hindu dan Budha (pada abad 15, 16, 17, 18
dan 19). Periode kedua: reformasi agama Islam dengan kebangkitan semangat
kebangsaan Pan Islamisme (pada abad ke XX ini)[2]
Sebagaimana dimaklumi
dalam sejarah serta berdasarpada keterangan seminar tentang sejarah masuknya
Islam ke Indonesia, yang diadakan di Medan pada tanggal 17 sampai 20 Maret 1963
di Medan, ditetapkan bahwa Agama Islam masuk di Indonesia pada abad ke 14 di
Sumatera (Pasai-Aceh) dan di Jawa (Gresik).
Di antara hal yang
menyebabkan agama Islam menarik hati orang Indonesia, adalah karena penghargaan
agama ini pribadi manusia. Agama Islam meratakan penghargaan itu, dengan
menganggap manusia sebagai makhluk yang dijadikan Allah, membawa manusia kepada
jalan memerdekakan dirinya sendiri dari pada paksaan kemasyarakatan.
Dengan memeluk agama
Islam, tiap-tiap orang mencapai penghargaan yang tetap terhadap dirinya
sendiri, tanpa perlu mempedulikan kedudukannya dalam lingkungan masyarakat.
Sebab Islam tidak mengenal stratifikasi masyarakat dari aspek suku, budaya,
kasta dan sebagainya, kecuali perbedaan ketakwaan. Hal ini menyebabkan Islam
dengan mudahnya dapat berkembang dan diterima oleh masyarakat Indonesia yang
sebelumnya telah terlebih dahulu mengenal agama lain, yaitu Hindu dan Budha.
Keberhasilan Islam
menghapuskan pengaruh Hindu dan Budha dari masyarakat Indonesia, adalah karena
pengakuan Islam tentang Allah Yang Maha Kuasa.[3] Ajaran
yang kurang mendapat tempat dalam agama sebelumnya.
Dalam kenyataannya,
mazhab fikih yang banyak diikuti di Indonesia adalah pemikiran Imam Syafii.
Imam Syafii lahir di Gaza (dekat Palestina) pada tahun meninggalnya Imam Abu
Hanifah, 150 H dan wafat tahun 204 H.[4]
Mazhab fikih Syafii
tersebut dibawa oleh mubalig dan ulama yang datang ke Indonesia menyebarkan
Islam. Setelah terjadinya Islamisasi ini, maka ulama-ulama dari kalangan
pribumi pun muncul dan diketahui kemudian ternyata semuanya adalah pendukung
mazhab Syafii. Kita lihat misalnya di Aceh ada Syekh Abdurrahman Singkil, di
Kalimantan ada Syekh Arsad al-Banjar, di Sumatera ada Syekh Abdussalam
al-Falinbani, di Jawa ada Syekh Nawawi Banten, Syekh Saleh Darat As-Samarani
dan seterusnya, bahkan ulama generasi berikutnya pun seluruhnya adalah pengikut
mazhab Syafii.
Fikih Syafii adalah
fikih sintesa atau perpaduan antara fikih Hanafi dan fikih Maliki. Hal ini
boleh jadi karena Muhammad Idris Al-Syafii pernah berguru pada Imam Malik di
Madinah selama 9 tahun. Kemudian beliau sempat berkenalan dengan Fikih Hanafi
melalui seorang murid imam Abu Hanifah yaitu Muhammad bin al-Hasan Al-Syaibani,
dengan beliau pernah berkumpul di Baghdad selama tiga tahun.
Fikih Syafii yang
disusun di Mekah sepulang dari perlawatan pertama al-Syafii ke Irak. Konsep
fikih Syafii menunjukan kemandirian Imam al-Syafii dalam berpendapat, karena ia
melahirkan pendapat-pendapat yang berbeda dengan guru-gurunya. Misalnya ia pada
dasarnya sependapat dengan Imam Malik, bahwa ijmak merupakan salah satu sumber
hukum Islam. Tapi keduanya berbeda dalam menerapkan konsep ijmak ini. Jika imam
Malik memaksudkan ijmak sebagai kesepakatan ulama pemuka Madinah,[5] maka
menurut imam al-Syafii untuk mempunyai kekuatan sebagai sumber hukum itu, harus
ada kesepakatan umat Islam dari seluruh dunia Islam. Selain perbedaan dalam
masalah ijmak, Syafii juga enggan menyetujui konsep al-maslahat al-mursalah
dari fikih Maliki.[6]
Sebaliknya Syafii
sepakat dengan Imam Abu Hanifah bahwa qiyās atau analogi adalah
merupakan salah satu sumber hukum. Tetapi Syafii dapat menolak fikih Hanafi
dari segi konsepsi istihsān.
Dalam pemikiran
hukumnya Al-Syafii hanya menerima lima sumber hukum Islam. Alquran, Sunnah
Nabi, Ijma atau konsensus, pendapat sebagian sahabat yang tidak adanya
perselisihan mereka di dalamnya, dan pendapat yang di dalamnya terdapat
perselisihan qiys atau analogi.[7]
Berlainan dengan Abu
Hanifah, Al-Syafii banyak memakai sunnah sebagai sumber hukum, bahkan membuat
sunnah dekat dengan Alquran. Istihsān yang dibawa Abu Hanifah dan al-Masālih
al-Mursalah yang dikemukakan Imam Malik, ditolak oleh Al-Syafii sebagai
sumber hukum.
Bahwa fikih Syafii
adalah fikih sintesa antara fikih Hanafi dan Fikih Maliki, juga dapat dilihat
antara lain dari ketentuan fikih Syafii tentang cara orang duduk dalam sholat.
Menurut Hanafi, cara
duduk orang yang shalat Iftirāsy (duduk dengan tegak dengan beralaskan
dua betis yang membujur sejajar dengan arah kiblat), dengan tiada perbedaan
apakah itu duduk antara dua sujud, dua tahiyat pertama tahiyat akhir.
Menurut Imam Syafii
duduk antara dua sujud, duduk tahiyat pertama adalah iftirāsy, dan untuk
duduk tahiyat akhir adalah tawarruk.[8]
Selain itu, al-Syafii
adalah ahli fikih pertama yang menyusun Ilmu Ushul al-Fiqh. Fikih Syafii juga
diwarnai fikih Irak dan fikih Misri, dimana fatwa-fatwa imam al-Syafii berbeda
ketika ia menetap di Baghdad dengan ketika berada di Mesir. Kedua pendapatnya
ketika berada di kedua kota itu dikenal dengan al-qaul al-qadim dan al-qaul
al-jadīd.[9]
Ungkapan di atas
menunjukan kepada kita bahwa sistem pemikiran imam al-Syafii yaitu berijtihad
dengan menggunakan metode deduktif dan ijtihad dengan metode komparatif, dimana
dapat berusaha mempertemukan dua pendapat yang memang berbeda, yang biasanya
disebut dengan taufīqīy atau menguatkan salah pendapat yang disebut
dengan tarjīh.
Ketika Islam dibawa
masuk ke Indonesia dan menyebabkan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam diberbagai
daerah, keberadaan Islam dan penganutnya tidak dipandang sebagai musuh yang
datang menjajah, melainkan dirasakan sebagai pembaharuan dan inovasi. Sebab,
umumnya antara raja-raja di kerajaan Islam masih ada pertalian darah dengan
raja yang digantikannya. Kerena itu, perubahan itu dipandang sebagai kelanjutan
yang tidak mengejutkan, hanya berganti keyakinan agama yang dianggap lebih
sesuai dan praktis. Oleh karena itu antara julukan Sri Baginda Maharaja dengan
julukan Sultan Akbar Khalifatullah Sayyidin Patanah Ahama dan lain sebagainya
itu dipandang hal yang biasa.[10]
Kekuasaan raja dan
sultan juga lebih banyak ditopang dan didukung oleh penasehat-penasehat agama
yang lazim disebut wali, yang tiada lain adalah pemimpin agama dan dai yang
agung sekaligus ulama.
Setelah kemerdekaan,
sudah tentu untuk mengisi kemerdekaan ini, sikap ulama terhadap umara
tidak boleh terjadi sebagaimana terhadap penjajah, melainkan dibina
kemanunggalan ulama dengan umara’ sedemikian rupa sehingga pembangunan
di Indonesia di alam kemerdekaan ini dapat berjalan lancar, ibarat beban, berat
sama dipikul dan ringan sama dijinjit.
Dengan perspektif yang
melihat bahwa dinamika pergerakan Islam tidak dapat diisolasikan dari dinamika
negara sebagai kekuatan yang mampu memproduksikan sistem simbolik, dan juga
dengan perspektif bahwa Islam mempunyai potensi untuk melakukan “counter
hegomonic-movement” sambil menawarkan alternatif-alternatif sistematik
untuk integrasi sistem sosial dan sistem budaya.
Gerakan-gerakan dari
pembaharu telah menjadi warisan tersendiri dalam spektrum intelektual Islam
Indonesia yang sekaligus sebagai pemikiran baru perkembangan hukum Islam.[11]
Pelopor pembaharuan
fikih di Indonesia, pertama Hazairin, seorang guru besar Hukum Islam dan Hukum
Adat Universitas Indonesia. Dan kedua Hasbi Ash Shiddiqiy beliau adalah mantan
Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Meskipun konsepsi yang
diajukan oleh kedua guru besar ini tampak tampil secara sendiri-sendiri, tapi
masih tidak terlepas kepada bentuk pembaharuan yang selalu didengunkan di
Indonesia, walaupun pada saat itu belum terbentuk ide mereka dalam satu
ketetapan hukum, namun banyak praktek para cendekiawan sudah menuju ke arah
pembaharuan tersebut.
Dalam pidatonya tahun
1951, Hazairin telah mempersoalkan kemungkinan kita di Indonesia mendirikan
mazhab kita sendiri, Mazhab Nasional dalam lapangan yang langsung mempunyai
kepentingan kemasyarakatan. Ini menunjukan bahwa pola pemikiran pembaharuan di
Indonesia ini selalu melihat kepentingan negara dan masyarakat, agar berjalan
secara baik dan benar.
Penegasan Huzairin ini
mengandung beberapa hal yang fundamental bagi pembaharuan hukum Islam di
Indonesia.
1. Perlu memberi corak
kenasionalan bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia dengan merangkumnya
dalam satu Mazhab Indonesia guna menonjolkan hal-hal yang sifatnya spesifik.
2. Dalam rangka memberikan
identitas Nasional terhadap hukum Islam diadakan pembedaan dalam dua bidang :
a. Hukum Islam yang
berkenaan dengan masalah ibadah, yang sifatnya tidak langsung bersangkut paut
dengan kemasyarakatan. Ini boleh diadakan pembaharuan, karena tidak memberikan
pengaruh langsung kepada masyarakat yang selama ini dianggap sesuatu yang
sangat benar, yang bila diadakan perobahan dapat menimbulkan kerawanan dan
kekacauan bagi masyarakat.
b. Hukum Islam yang
langsung berkenaan dengan soal kemasyarakatan. Dari bidang ini boleh kita
adakan pembaharuan yang sifatnya bertahap dari satu masalah ke masalah lain,
dan kalau ini diadakan perubahan tidak terlalu terasa oleh masyarakat, karena
dianggap bukan hal-hal yang prinsip dan tidak membatalkan ibadah mereka.
3. Mazhab Syafii masih
hidup dan dipertahankan untuk bidang hukum yang berkenaan dengan ibadah,
sedangkan untuk bidang yang berkenaan dengan soal kemasyarakatan, kita dirikan
Mazhab Nasional dan melepaskan diri dari mazhab Syafii dalam artian
mengembangkan, mengubah dan memperbaiki mazhab itu, misalnya dalam soal
kesahihan macam-macam syirkah.
4. Untuk membentuk Mazhab
Nasional diperlukan lahirnya Mazhab-Mazhab Mujtahid baru yang bercorak nasional
untuk melakukan ijtihad kelompok dan peranan hukum Islam yang sesuai dengan
kondisi dan situasi di Indonesia.[12]
Lebih sepuluh tahun
gagasan itu tidak dapat tanggapi oleh pemerintah maupun dari kalangan pakar
hukum Islam dan ahli hukum Islam, pada umumnya. Gagasan-gagasan itu nanti pada
tahun 1961 Hasbi Ash Shiddeiqy dalam pidato pengukuhannya mengemukakan ide yang
sama, walaupun tanpa menyebut gagasan dari Hazairin. Beliau menyatakan bahwa
sangat diperlukan lahirnya ijtihad baru yang dilakukan dengan mempelajari
syariat Islam. Karena itu maksud mempelajari syariat Islam di Universitas Islam
sekarang ini supaya fikih Islam dapat menampung kemaslahatan masyarakat dan
dapat menjadi pendiri utama bagi perkembangan hukum di tanah air. Maksudnya,
supaya kita dapat menyusun fikih baru yang diterapkan sesuai dengan tabiat dan watak
Indonesia.
Ide yang sama juga
dikemukakan oleh Munawir Sadzali pada saat ia menjadi Menteri Agama RI. Munawir
selalu memberikan konsep-konsep pemikirannya dalam rangka pembaharuan hukum
Islam di Indonesia, buktinya ia pernah menjelaskan tentang sistem pembagian warisan
di Solo antara laki-laki dan perempuan
Mengenai cara
mewujudkannya, dikemukakan bahwa kita harus menggali hukum-hukum syariat dari
sumber asal (Alquran dan Hadis), dari kitab pokok yang ditulis dalam masa
ijtihad dari semua mazhab, sunni, syiah dhahiri dan sebagainya. Bahkan kita
tidak boleh hanya membandingkan antara satu fikih dengan fikih yang lain, tapi juga
dengan perundang-undangan buatan manusia.
Tampak dari
pendapat-pendapat tersebut bahwa sesungguhnya mereka menggunakan terminologi
yang bersamaan dan tujuan yang sama. Sekalipun demikian, ada suatu perbedaan
pokok antara mereka. Hazairin berpendapat bahwa mazhab di Indonesia adalah
mazhab Syafii yang diperbaharui, sedangkan Hasbi ingin membentuk fikih
Indonesia, dan pendapat ini diperbuat oleh Bapak Munawir Syadzali.
Dari ide-ide pemikiran
mereka itulah saat ini ada sejumlah produk
perundang-undangan yang bercirikan Indonesia, Seperti lahirnya Undang-Undang
Hukun Acara Peradilan Agama, dimana Pengadilan Agama mempunyai kewenangan yang
lebih luas bila dibandingkan dengan sebelum lahirnya Undang-Undang tersebut.
Dari kesekian itu
dengan adanya komplikasi hukum Islam yang ada di Indonesia sekarang ini telah
terbukti bahwa walaupun belum sampai semua bidang hukum dapat di kembangkan
sesuai zaman, akan tetapi minimal sudah mempunyai langkah-langkah baru dalam
menuju fikih ala Indonesia.
Ide kompilasi hukum
Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina Teknis Yuridis
Peradilan Agama, tugas pembinaan ini didasarkan pada UU No. 14 tahun 1970. Tentang
ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.[13]
Bardasarkan ketentuan
di atas, secara formalnya baru muncul pada tahun 1985 dan kemunculannya ini
merupakan hasil kompromi antara Mahkamah Agung dengan menteri
agama. Maka Bustanil Arifin sebagai penegas gagasan ini menyatakan bahwa, untuk
berlakunya hukum Islam di Indonesia harus ada antara lain, hukum yang jelas dan
dapat dilaksanakan baik oleh aparat maupun oleh rakyat.
Upaya penyusunan
kompilasi hukum Islam ini disusun dengan mempertahankan kondisi kebutuhan hukum
dan kesadaran hukum umat Islam Indonesia, bukan upaya mazhab baru, tetapi
sebagai upaya mempersatukan berbagai fikih dalam menjawab satu persoalan yang
mengarah kepada unifikasi mazhab dalam Islam.
Bagaimanapun juga
kompilasi ini sebagai sesuatu yang di hayati oleh masyarakat bangsa kita.
Hukum-hukum Islam datang untuk menjadi rahmat bagi masyarakat manusia bahkan
bagi alam semesta.
Kompilasi hukum Islam
di Indonesia adalah suatu peluang bagi umat Islam. Sehubungan itu seorang
pengamat umat Islam. Mitsoo Nakamura menyatakan bahwa, kompilasi ini
sangat strategis dan mempunyai arti penting bagi umat Islam. Akan tetapi
menurut Nakamura, soalnya tinggal bagaimana tokoh-tokoh Islam dan umat Islam
melihat serta memanfaatkan arti pentingnya proyek kompilasi hukum Islam itu.
Ø Urgensi Pembaruan Fiqih
Urgensi pembaruan akan tampak dalam suatu
persoalan, yang dalam penerapan suatu hukum fiqih menimbulkan beban yang
teramat sangat dan kesulitan dalam kondisi seperti ini pembaruan justru
diperlukan, sesuai dengan prinsip “ menghindari kesulitan dalam islam “ ( daf al-haraj fi al- Islam ) dan kaidah
ilmu syar’i “ kesulitan bias menarik kemudahan “ ( al-masyaqqah tajlib
al-taysir ) dan “ ketika sesuatu sempit,
ia menjadi lapang “ ( idza dhaqa al-amr, ittasa’a ). Begitu pula apabila
pembaruan dilakukan ketika terdapat hukum fiqih yang bertentangan dengan
tuntutan maslahat dan realitas yang ada, dimana maslahat tersebut termasuk yang
diakui oleh syara’ dan memperhatikan tujuan sang pembuat syariah (ALLAH) dengan
menjaga agama, akal, harga diri dan harta. Jadi, pembaruan diperbolehkan demi
tuntutan kemaslahatan dengan berpedoman pada prinsip ‘kemudahan dan kelapangan’
yang merupakan fondasi dan pembentukan hukum islam ( tasyri’ islami ).
Pembaruan
lebih di fokuskan pada persoalan-persoalan yang baru muncul, ketika tidak di
temukan nash ataupun ijtihad yang menjelaskannya. Dewsasa ini banyak sekali
persoalan-persoalan yang muncul, baik dalam bidang kedokteran, muamalah,
perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam persoalan transportasi darat, laut,
maupun udara, pembuatan syarat-syarat dalam melakukan tranksaksi-tranksaksi
sipil atau perniagaan, sampai pada persoalan pernikahan dan syarat-syarat yang
dibuat dalam pernikahan dan tidak bertentangan dengan tuntutan akad atau hukum
syara’, dimana di dalam syarat-syarat yang dibuat itu terdapat salah satu dari
dari dua orang yang berakad, yakni maslahat yang benar atau manfaat bagi orang
yang mensyaratkannya.
Contohnya
adalah perubahan istilah seperti pendapat para ekonom bahwa bunga bank bukanlah
riba, akan tetapi harga atau nilai yang berlaku untuk mengimbangi laju inflasi.
Maksudnya, bunga bank adalah kompensasi yang berlaku karena perbedaan nilai
mata uang yang disebabkan oleh inflasi pada waktu peminjaman hingga waktu
pengembalian.
Ø Kriteria-Kriteria Pembaharuan Fiqih
Seruan
untuk menulis ulang fiqih islam bukanlah hal baru. Hal itu bahkan pernah
diwujudkan sebagian oleh sejumlah pakar masa kini, seperti Dr. Abdul Razaq
Al-Sanhuri, Dr. Abdul Qadir Audah, Dr. Shubhi Mahmashani, dan yang lainnya.
Orientasi pembaharuan ini juga merupakan tujuan dari beberapa lembaga antara
lain Ma’had al-Dirasat al-Arabiyah (Institut Kajian Arab) di bawah Jami;ah
al-Duwal al-Arabiyah (Liga Arab), Ma’had al-Dirasat al-Islamiyah (Institut
Kajian Keislaman) di Zamalik, dan Ma’had al-Syari’ah (Institut Syariah) di
Universitas Kairo.
1. Kriteria Pertama: berkaitan dengan
materi fiqih dan substansi sasaran pembaharuan fiqih:
Hal
pertama yang dibutuhkan di sini adalah mengajukan ijtihad-ijtihad baru bagi
permasalahan-permasalahan lama sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. Ini telah
sering terjadi dalam sejarah fiqih islam, bahkan pada masa kehidupan ahli fiqih
itu sendiri, sepertidalam kehidupan Imam Syafi’i. Itu karena ijtihad merupakan
gerakan konstan dan berkesinabungan, sehingga pendapat yang dihasilkan oleh
seorang mujtahid, betapapun tinggi kedudukannya, tidaklah bersifat absolut.
Yang kekal dan absolut hanyalah nash- nash Al-Qur’an dan Sunah, selain itu
tidak. Ijtihad sudah seharusnya mempertimbangkan realitas yang senantiasa
berubah agar maqashid al-syari’ah (tujuan –tujuan syari’ah dapat terwujud).
Menutup pintu ijtihad dan membatasi kajian- kajian fiqih hanya pada
melesterikan dan mengulang pendapat- pendapat para ulama terdahulu merupakan
salah satu sebab terpenting dari stagnasi perkembangan pemikiran umat umumnya
dan perkembangan fiqih khususnya.
Hukum
berijtihad adalah fardhu kifayah artinya, dikalangan umat harus selalu ada
mujtahid yang melaksanakan kewajiban ini. Jika itu sudah dilakukan, maka
seluruh masyarakat tidak akan berdosa. Namun apabila tidak ada satupun mereka
yang melaksanakan sebagai mujtahid mereka semua akan berdosa. Yang dimaksud
disini ialah adanya seorang mujtahid yang hidup dan aktif serta dapat membaca
realitas yang berkembang untuk berijtihad. Bukan adanya kitab- kitab para
mujtahid terdahulu yang telah menghadap ke haribaan Allah. Inilah yang dimaksud
dari ungkapan yang menyatakan bahwa “ dalam suatu masa tidak boleh kosong dari
mujtahid”. Tugas mujtahid yang aktif tidak terbatas pada melakukan ijtihad
dalam permasalahan- permasalahan baru yang akan kita bahas pada bagian
berikutnya. Juga tidak semata pada melakukan ijtihad mengenai permasalahan –
permasalahan lama dengan apa yang disebut oleh sebagian fuqaha masa kini
sebagai ijtihad intiqa’i (ijtihad yang hanya sekedar melakukan seleksi atau
pilihan)atas pendapat- pendapat lama. Seleksi ini dilakukan pada waktu
merumuskan hukum dengan cara memilih satu pendapat diantara beberapa pendapat
yang lain dan menetapkan menjadi hukum yang mengikat.
Sesungguhnya
ijtihad bersifat bebas. Ia tidak dibatasi ataupun terkait untuk memilih
pendapat – pendapat ulama klasik. Pendapat yang menyatakan bahwa para ulama masa
lalu tidak menyisakan sedikitpun permasalahan untuk generasi berikutnya adalah pendapat
yang justru dapat membunuh kreatifitas. Itu adalah pendapat
yang bahkan tidak dapat dilontarkan oleh ulama klasik itu sendiri, pendapat
yang merupakan salah satu bentuk kemalasan berfikir dan perwujudan sifat
kekanak-kanakan.
Beberapa contoh permasalahan
yang memerlukan ijtihad kontemporer adalah sebagai berikut:
1.
Munculnya berbagai lembaga sosial dari kewajiban zakat.
2.
Mengalihkan zakat rikaz menjadi dana pembangunan dunia islam.
3.
Pengenmbangan lembaga peradilan.
4.
Pengembangan lembaga waqaf.
5.
Implikasi teori istikhlaf dalam hal kepemilikan asuransi.
6.
Pengembangan lembaga khilafah.
7.
Pengembangan lembaga ijtihad.
8.
Pengembangan lembaga permusyawaratan.
9.
Pengembangan lembaga hisbah.
10.
Pengembangan fiqih perempuan setelah diperselisihkan kedudukannya karena
kemampuan yang dimilikinya.
11.
Pengembangan fiqih minoritas setelah mereka bergabung dalam masyarakat.
12.
Pengembangan pandangan yang membagi dunia menjadi dua bahkaya tiga bagian.
Saya tidak mengingkari adanya
ijtihad kontemporer yang membahas sebagian dari permasalahan diatas.
Persoalannya ia tetap belum menyentuh batang tubuh fiqih. Ia tidak diajarkan
difakultas-fakultas syari’ah dan tidak dibahas dalam kitab-kitab fiqih yang
banyak digunakan masyarakat umum. Kitab-kitab fiqih yang dipelajari tetap saja
kitab-kitab fiqih tradisional yang banyak didapati ditoko-toko buku dan pameran-pameran buku. Saya juga tidak
menganggap remeh nilai tradisi fiqih kita yang besar dan jauh melebihi tradisi
bangsa-bangsa lain. Namun saya mengajak para pakar dapat lebih optimal dalam
memanfaatkan khazanah tersebut. Yang dimaksud ialah bagaimana kita melakukan
eksplorasi
Yang lebih lanjut, dimana menurut saya ada dua hal
yang jadi perhatian. Pertama, ditujukkan pada para pakar, bahwa mereka perlu
mengikuti pendahulu yang telah menghasilkan ijtihad untuk zaman mereka dahulu.
Yakni dengan cara menghasilkan ijtihad yang sesuai dengan zaman kita dan tidak
terkait pada pendapat para mujtahid klasik. Kedua ditujukkan untuk selain
pakar. Ini dimaksudkan agar ketika kita mencetak ulang kitab-kitab klasik, semestinya
kita menambahkan catatan-catatan kaki yang berupa ijtihad-ijtihad yang baru
pada bagian-bagian tertentu dari pendapat ulama terdahulu. Langkah ini dapat
mengetahui fiqih masa kini dan dapat membedakannya dari fiqih klasik. Ini akan
mendorong kesadaran mereka untuk ikut berpartisipasi dalam gerakan dan tuntutan
sejarah sehingga mereka dapat mempengaruhinya dan tidak akan jauh tertinggal
dari gerakan tersebut.
Metode-metode pembaharuan berikut contoh-contoh dan
penerapannya :’
1.
Metode salafi : yaitu kembali
kepada fiqih kaum salaf, yakni pada sahabat dan tabi’in dan melepaskan diri
dari fiqih keemapat madzhab. Guru kita Dr. Muhammad Yusuf Musa telah menulis
buku berjudul Tarikh al-fiqh al-islami :
Da’wah Qawiyah li tajdidhi bi al- ruju’ li Mashadirihil al- ula (sejarah
fiqih islam : seruan keras untuk mempengaruhinya dengan kembali kepada
sumber-sumbernya yang pertama). Sebagian lain telah mengarang beberapa buku
yang khusus membahas tentang fiqih kaum salaf seperti Mu’jam Fiqh al-salaf ( kamus fiqih kaum salaf) yang dikarang oleh
prof. Syaikh Muhammad Al- Muttasyir Al- Kattani, dan juga Mawsu’ah Ibrahim al- Nakha’i susunan Prof. Dr. Ruwwas qala’ji dan
lain sebagainya seperti tentang fiqih Umar dan lain-lain.
Mereka memopunyai pendapat yang
bersebrangan dengan fiqih imam madzhab dan tidak lagi menghargai dengan
pandangan-pandangan mereka,padahal sumber pengetetahuan yang mereka pergunakan
ialah al- Qur’an dan al-sunnah. Ijtihad yang dijadika acuan-acuan oleh
imam-imam madzhabpun tidak keluar dari dilalah (petunjuk, ma’na) Al-Qur’a,
Sunnah, Fiqih sahabat, Fuqih Tabi’indengan melakukan seleksi ketat berkenaan
dengan falidasi dengan sumber naqli yang mereka pergunakan mempertimbangkan
argumentasi-argumentasi mereka dengan dalil-dalilnya dengan mentarjih sebagai
dalil dengan dalil lainnya sebagaimana diketahui, para imam madzhab adalah
orang yang paling dekat pengetahuannya dengan pendapat para pendahulunya.
2.
Metode intiqa’i
atau ghawgha’i (selektif secara semena-mena). Yaitu menjatuhkan pilihan
yaitu menjatuhkan pilihan pada apa yang dirasa baik menurut keinginan pribadi
dan hawa nafsu, dengan memilih hukum-hukum tertentu dan mengabaikan sebagian
yang lain sekehendak mereka. Mereka bermaksud menentang segala hasil karya masa
lalu. Mereka lupa bahwa islam adalah syari’at yang kekal dimana yang baru tidak
berbeda dari yang lama. Islam adalah sistem terpadu yang bersifat menyeluruh.
Contoh pembaharuan
fiqih kontemporer
Bagaimana hukumnya mengerjakan hukumnya proses bayi
tabung ?
Hukum memproses bayi tabung di tafsil sebagai berikut:
1.
Apabila
mani yang ditabung yang dimasukkan kedalam rahim wanita tersebut
ternyata bukan mani suami istri maka hukumnya
haram.
2.
Apabila
mani yang ditabung merupakan mani suami istri tapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram, maka hukumnya juga haram.`
3.
Apabila mani yang di tabung mani suam istri dan cara
mengeluarkannya dengan cara muhtaram, serta dimasukkan ke dalam rahim istrinya
sendiri, maka hukumnya boleh.
NB :
a.
Mani
muhtaram ialah mani yang keluar atau dikeluarkan
dengan darah tidak dilarang oleh syara’. Sedang mani
muhtaram ialah selain yang tersebut diatas.
b.
Tentang
anak yang dari mani tersebut dapat ilhaq atau tidak kepada pemilik mani
terdapat khilaf antara imam ibnu hajar dan imam ramli. menurut imam ibnu hajar
tidak bisa diilhaq kepada pemilik mani secara mutlak (bayi
keluarnya mani tersebut muhtaram atau tidak), sedangkan menurut Imam
Ramli
anak tersebut bisa ilhaq kepada pemilik mani, bila mani
tersebut keluarnya termasuk muhtaram.
keterangan , dari kitab :
1.
Tafsir Al-quran Al-Azhim :
عَنْ ا بْن عَبَا سٍ قَالَ قَال رَسُوْل الله ص م مَا مِنْ ذَ نْبِ بَعْدَ ا اشَّرْكِ اَ عْظَمُ
مِنْ نُطْفَةٍ وَضَعَهاَ رَجُلٌ فئِ رَحِمٍ لاَ ىَحِلُّ لَهُ
Dari Ibn Abbas, beliau berkata:
“Rasulullah Saw bersabda: “Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik
daripada mani yang ditaruh seorang laki-laki (berzina) di dalam rahim perempuan
yang tidak halal baginya.”
Hikmah al Tasyri’
Wafalsafatuh
مَنْ
كَانَ ىُؤمِنُ بِا االله وَ االْىَوْمِ الاخِرِ فَلاَ ىُسْقِىَنَّ مَاءهُ زَرْعَ
اَ خِىْهِ
Barang siapa yang beriman kepada
Allah dan hari kiamat maka jangan sekali- kali berzina dengan istri saudaranya.
2.
Kanz al –raghibin syarh
Minhaj al- thalibin
وَ
لَوْ اَتَتْ بِوَلَدٍ عَلِمَ اَنَّهُ لَىْسَ مِنْهُ..... مَعَ اِمْكَأنِ كَوْنِهِ مِنْهُ لَزِمَهُ
نَفْئُهُ لاِّنَّ تَرَكَ اانَّفىِ ىَتَضَمَّنُ اسْتِلْحَاقَهُ وَاسْتِلْحَاقُ مَنْ
لَىْسَ مِنَهُ حرَامٌ
Seandainya ada wanita yang melahirkan seorang anakl yang
diketahui bukan berasal dari suaminya, beserta adanya kemungkinan berasal
darinya, maka si suami itu harus terus menafikannya, karena tidak adanya
penafian itu mengandung unsur menemukan nasab anak itu kepadanya. Sementara
menemukan nasab anak yang tidak berasal darinya itu haram.
3.
Tuhfa al- habib’ ala syarh al Khatib
الْحَا
صِلُ اَنَّ االْمُرَادَ بِاالمُحْتَرَمِ حَالَ خُزُوْجِهِ فَقَطْ عَلئَ مَا
اعْتَقَدَهُ م ر ؤَاَنْ كَانَ غَىْرَ مُحْتَرَمٍ حَالَ الدُّخُؤْلِ ؤَ تَجِبُ
العِدَّةُ بِهِ اذَ طُلِقَتْ الزَّؤجَةُ قَبْلَ الؤَطَءِ عَلىَ المُعْتَمَدِ
خِلاَفاً لاِبْنِ حَجَرٍ لاِنَّهُ ئُعْتَبَرُ اَنْ ىَكُؤْنَ مُحْتَرَ مًا فىِ
الحَالىْنِ كَمَا قَرَّرهُ شَىْخُنَا
Kesimpulannya adalah bahwa yang sebut dengan mani
muhtaram (terhormat atau tidak haram) itu adalah kondisi keluarnya saja
sebagaimana yang diyakini sebagai Imam Ramli walaupun tidak muhtaram ketika
masuk. Maka para wanita wajib ber’iddah dengan sebab masuknya mani tersebut
bila ia tertalak sebelum bersetubuh menurut pendapat mu’tamar, berbeda dengan
Ibn Hajar, sebab beliau mempertimbangkan mani tersebut muhtaram dalam dua
kondisinya (saat keluar dari laki- laki dan saat masuk ke rahim si perempuan)
sebagaimana yang ditetapkan oleh syaikhuna.
4.
Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-ikhtishar
فَأئدَهٌ
... لَؤِ اَسْتَمْنَى الرَّجُلُ مَنِئَّهُ بِئَدِ امْرَاَتِهِ اَؤْمَتِهِ جَازَ
لاِنَّهَ مَحَلُّ اِسْتِمْتَا عِهأَ
(Faidah) seandainya seorang lelaki berusaha mengeluarkan
spermanya (beronani) dengan tangan istri atau budak wanitanya maka hal tersebut
boleh karena istri dan budaknya itu tempat bersenang-senangnya.
Beberapa Kasus Hukum Fiqih Kontemporer
A.
Operasi Selaput Keperawanan
Di masa awal Islam, hukum belum di ahadapkan dengan berbagai
problem kemanusiaan, lebih-lebih pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Khulafa’ur
Rasdin serta para penerusnya generasi ketiga dan ke empat. Ajaran islam yang
tertuang dalam teks alqur’an maupun penjelasannya melalui hadist nabi terbatas
pada prinsip-prinsip global yang masih perlu dijelaskan, dirinci dan
ditafsirkan sesuai semangat spirit (pesan moral) yang dikandungnya. Hubungan
manusia dengan tuhannya senantiasa diatur dalam hukum-hukum yang relatif jelas
ketimbang aturan tentang relasi manusia atas manusia. Itulah sebabnya, di
namika masyarakat cenderung lebih meleset jauh ketimbang tatanan hukum yang
mengaturnya, sehingga terkesan hukum islam tidak mampu menjawab segala
persoalan yang muncul dan tantangan zamannya. Seiring dengan lajunya
perkembangan dan marak-maraknya perubahan, menurut manusia selalu sesuai (
responsif ) terhadap perubahan itu sendiri. Sementara gerak manusia terkait
dengan aturan-aturan hukum dengan batasan tertentu, yang tidak bisa melakukan
aktivitas individual maupun sosialnya tanpa landasan etika moral keagamaan yang
ia yakini sebagai sebuah kebenaran religius yang saklar. Personal kemanusian
yang mengemuka, tidak cukup direspon secara normatif-tekstualis yang cenderung
stagan dan rigid, tetappi akan lebih bijak jika persoalan yang muncul direspon
dengan sepenuh hati, kebesaran jiwa tanpa harus meninggalkan semangat pembaruan
komodernan. Pendekatan masalah dengan model legal- formal dibidang hukum
berarti telah kehilangan spirit pembaruan dan mendatangkan hasil yang kuku dan
terbatas pada suatu sudut pandang.
Sebenarnya diskusidan perdebatan seputar operasi selaput dara (
hymen) telah cukup lama diperbicarakan kalangan ahli-ahli hukum islam dengan
berbagi paradigma dan persepsi.pada kesempatan ini kita menvoba berorientasi
dan menela’ah ulang persoalan tersebut, mengingat fenomena yang muncul
belakangan ini memberikan kesan bahwa masalah keperawanan hanya dilihat dengan
sebelah mata, dianggap sesuatu yang tidak urgenuntuk dibicarakan, denagan
asusmsi bahwa masalah tersebut adalah klasik, kuno ketinggalan zaman dan
penilaian sinis lainnya.beberapa penelitian, baik ituberupa formal maupunnon
formal telah dilakukan, dengan kesimpulan bahwa hilangnya keperawanan
dikalangan para gadis terjadi pada pernikahan sebelum adanya ikatan perkawainan
yang syah, terlebih para gadis yang berdomisili di kota-kota besar yang
cenderung ke arah metropolitan. Munculnya di tayangkan di TV Nasional di acara
“ fenomena” beredarnya VCD Porno, bahkan menjadi tontonan besar. Untuk hal ini
kita harus mengerti bahwa ada persoalan- persoalan sosial yang terjadi yang
sedang memanas untuk menguak masalah ini yang dulu diangap tabu, memalukan,
rahasia. Karena kemundurannya “ kesucian sosial” yang bisa terjadi kapan saja.
Dalam membahas ini kita mengupas menurut kacamata hukum islam dengan pendekatan
ilmu kedokteran, dan aspek sosial.
Keperawanan adalah selaput tipis yang berada diwilayah vagina (
kemaluan wanita), yang di dalam istilah kedokterannya adalah (hymen). Kenapa di
sebut keperawanan? Dan siapa yang dinamakan perawan itu? Karena selaput ini dimiliki oleh sorang
yang masih perawan yang belum pernah melaukan hubungan seksual dengan pria.
Sedangkan pria yang belumpernah berhubungan seksual itu dinamakan perjaka,
bahwa agama telah menyebutkan bawasannya keperawanan bisa hilang atau rusak
sebagian, atau keseluruhannya yang di sebabkan oleh faktor-faktor lain,
misalnya kecelakaan, seorang atlit yang banyak melakukan gerak dan aktivitas
fisik, misalnya manstrubasi ( pemuasan organ vital dengan alat ataupun organ
tangan untuk mendapatkan kepuasan seks yang telah dilakukan sendiri. Sementara
menurut istilah bagi pria disebut onani, atau bahasa agamanya di sebut
istimta’.
Menurut penulis, sebelum tahun 70 an keperawanan merupakan suatu
yang paling berharga dan bernilai paling rahasia yang di miliki seorang wanita,
karena ia merupakan ketidak harga diri seorang perempuan dan sekaligus
kehormatan yang paling asasi, oleh karena itu ia sangat menjaganya dan
mempertahankan sampai mati-matian sebelum ia melakukan pernikahan yang syah.
Hilangnya keperawanan seseorang bisa mengakibatkan berbagai reaksi yang hebat,
baik secara pribadi, sosial, hukum. Secara pribadi hilangnya keperawanan
merupakan aib besar, merusak kehormatan diri, keluarga yang melibatkan sters
dan trauma yang berkepanjangan, bahkan mendorong untuk melakukan bunuh diri.
Secara sosial, ia merupakan aib sosial, rasa malu bahkan dapat mendatangkan
petidaka kutukan dari sang penguasa. Di mata hukum, dapat menimbulkan delik
penipuan jika seorang yang tidak perawan mengaku dalam keterangan surat
nikahnya masih perawan, menimbulkan keribuutan di malm pertama dengan pasangan
nikahnya jika keperawanan seorang wanita telah rusak atau bahkan hilang. Bahkan
tidak jarang berakibat hancurnya bangunan rumah tangga dan putusnya perkawinan,
karena kecewa yang sangt luar biasa
Nampaknya di era 70-80 an hingga 2000 an secara lambat laun mulai
jarang terdengar dan diperbicarakan orang, baik secara pribadi maupun secara
sosial. Kemungkinan yang bisa dikemukakan adalah semakin kompleksnya persoalan
kemanusiaan yang lebih penting untuk dibicarakan. Sementara untuk membicarakan
masalah keperawanan adalah sesuatu yang telah usang, kuno dan ketinggalan
zaman. Sekarang zaman modern,di suatu sisi manusia berhadapan dengan berbagai
persoalan hidup, di sisi yang lain terdapat solusi yang bisa membantu
menyelesaikan. Soal keperawann rusak, telah ditemukan media yang canggih untuk
mengembalikan seperti semula, kenapa harus dipersoalkan, demikan kira-kira
fenomena yang muncul. Bagi islam, sebenarnya bukan masalah pengembalian barang
yang telah rusak ( orerasi). Secara
fisik, tentu tidak menjadi sebuah masalah, tetapi secara jujur apakah secara
psikis bisa pulih kembali? Nah, ini yang menjadi fokus kajian pada kesempatan
kali ini
1.
Keperawanan: Agenda fiqih Kedokteran (AL-FIQH AL-THIBIY)
Pada hkikatnya, perilaku atau perbuatan orang dewasa apapun agama
dan golongannya tidak pernahlepas dan bebas dari tuntunan tanggung jawab atas
perbuatan yang dilakukan. Terlebih lagi perbuatan itu menyangkut aspek
hukum,moral, soaial dan sebagainya. Begitu pula fenomena operasi keperawanan
tentu dilakukan oleh seorang wanita yang telah dewasa, artinya segala
perbuatannya itu membawa impliksi yang luas, baik secara individual maupun
ingkungan sosialnya. Oleh karena itu, opersi keperawanan ini mendapatkan sorotan
yang cukup tajam oleh berbagai kalangan, terutama kalangan para fuqoha’.
Meskipun sejauh ini telah banyak dilakukan upaya untuk memverivikasikan
persoaln ini. Tetapi menurut asumsi respon balik pada masyarakat belum terlihat
secara rill. Bahkan terkesan opriori, apatis, tidak acuh, buat kegelisahan
tersendiri, karena bagimanapun juga persoalan tersebut adalah persoalan kita
bersama, umat islam, umat non islam, tdak cukup dengan model fatwa belaka,
tanpa penjelasan yang memuaskan, baik secara nalar kemudian akademik maupun
basis ajaran keagamaan yang bersifat normatif doktriner dan aspek filosofinya.
Masalah operasi selaput dara ( keperawanan), secara fuktual tidak
di jumpai aturan hukumnya dalam Nash (Ghoiru
manshush). Baik dari teks alqur’an maupun hadis, sehingga kepastian
hukumnya perlu dicaridengan melihat Nash-Nash yang memiliki semagat (spirit) yang sama atau
paling tidak dari segi ilat ( alasan)
hukumnya.pendekatan yang paling mungkin bisa dipakai dengan menggunakan
metode anologi ( qiyas), jika adakesamaan ilatnya, kalau tidak bisa maka
bisa di lacak dengan mempertimbangkan dari aspek al-maqashid al-syariah,
dengan melihat tujuan tasyri’ (hukum) dengan dukungan- dukungan kaidah
fiqih (al-qawa’id al fiqhiyyah) atau kaidah- kaidah dasar (qawa’id
ushuliyyah). Hal ini ditempuh dalam rangka untuk mengungkap sisi manfaat
dan madlarat dari perbuatan operasi selaput dara, maka sangat mungkin
pendekatan sumber hukum non-teks (ghair an-nash) bisa dipertimbangkan
urgensinya. Misalnya saja, penerapan maslahah mursalah (menarik sisi
yang positif) atau syadzdudz dzari’ah (menguak sisi yang negatif).
Untuk sampai pada penetapan hukum secara fiqhi tentang operasi
selapu dara, mesti harus dilihat dari beberap aspek yang sangat urgen. Karena
tidak mungkin hanya melihat satu aspek saja secara parsial, karena saling
berkait antar aspek yang relevan. Paling tidak ada tiga aspek, yaitu : pertama,
pertimbangan rasionalitas dengan melihat manfaat dan mudlarat nya, kedua,
pertimbangan sosio-psikologis dan ketiga, pertimbangan etika dan
norma hukum (agama).
·
Nilai positif dan negatif operasi keperawanan
Setiap perubahan hukum, mesti berbarengan dengan manfaat dan
mudlarat nya. Menurut Dr. M. Nu’ain Yasin, operasi keperawanan terdapat
beberapa manfaat anatar lain:
Ø Untuk menutupi
celah (aib).
Hilangnya suatu keperawanan apapun sebabnya, tentu membawa aib
tersendiri bagi pemilinya, atau paling tidak ada beban psikologis. Jika seorang
gadis yang telah menginjak usia perkawinan, sementara ia telah kehilangan
keperawanan, maka akan membawa dampak buruk bagi dirinya, rasa tidak tenang,
was-was, gelisah, ragu, mudah tersinggung, bahkan bisa mengakibatkan stres dan
trauma kalau aibnya tercium oleh orang lain, apakah itu dari lingkungan
keluarganya atau lingkungan masyarakat yang berkepanjangan jika tidak segera
ditemukan solusinya. Dengan adanya kemajuan teknologi di bidang kedokteran,
rupanya membawa harapan dampak buruk dari hilangnya keperawanan bisa teratasi
dengan cara operasi keperawanan. Hal ini sedikit banyak berpengaruh secara
psikologis bagi seorang wanita, karen aib itu bisa disikapi dengan cara yang
aktif, bukan hanya pasrah tanpa tindakan apapun (pasif). Tindakan seseorang
untuk mengembalikan keperawanan, meskipun tidak seorisinil aslinya, inilah yang
dimakan tindakn aktiv. Tindakan ini bisa menutupi aib dirinya dan akn
berdamapak bagi orang lain, terutama bagi pasangan hidupnya, setelah terikat
dengan tali perkawinan.
Menutupi aib diri maupun orang lain adalah sikap yang mulia
karena ia salah satu tujuan syariat, yakni menjaga kehormatan diri dan
lingkungannya (hifdz an-nafs wa an-nasl) hal ini pernah dinyatakan Nabi
dalam salah satu sabdanya yang artinya:
“.....
seseorang yang rela menutupi aib orang lain, maka Allah akan menutupi aib
orang itu kelak dihari kiamat......”(HR. Muslim).
Terlebih lagi
menutupi aib saudaranya sesama muslim, merupakan tindakan agama yang terpuji,
sehingga Allah pun akan memberikan balasan yang setimpal apa yang mereka
lakukan di dunia
D. Kesimpulan
Perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia lebih banyak didominasi
oleh pemikiran Imam Syafii, perkembangan pemikiran fikih di Indonesia dengan
melalui para pedagang dan mubaliq-mubaliq pada saat itu, hukum Islam banyak
diterima di Indonesia karena para pembawanya menunjukan sifat kenetralan,
dimana masyarakat Indonesia pada saat itu dalam dua kondisi, yakni pengaruh
Hindu dan Budha yang mengklasifikasi status sosial masyarakat, sedangkan Islam
muncul dengan kesamaan derajat.
Pemikiran pembaharuan
fikih di Indonesia dikemukakan oleh Hazairin dan Hasbi Ash-Shiddeiqy, dan
kemudian dikembangkan oleh Munawir Zadhali sewaktu menjadi Menteri Agama. Fikih
Syafii adalah fikih yang sintesa antara fikih Hanafi dan fikih Maliki, walaupun
dalam merumuskannya kadang menggunakan pendapat diantara salah satunya, akan
tetapi pada waktu menuangkan-nya dalam pendapatnya lebih banyak dipengaruhi
Rasional, sehingga kadang dikatakan fikih syafii adalah fikih Rasional.
DAFTAR PUSTAKA
Aceh, Abu Bakar. Sekitar Islam Masuk di Indonesia, Cet. I; Bandung:
Bina Aksara, 1972
Ash Shiddieqi, Hasbi. Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman, Cet.
I; Surabaya: Bulan Bintang, 1966
Hamid, Juhri. Peranan Ulama Indonesia Dewasa Ini, Cet. II;
Yogyakarta: Bina Usaha, 1984), h. 27
Khalil, Munawir. Empat Serangkai Imam Mazhab, Jakarta: Bulan
Bintang, 1972
Khallaf, Abdul Wahab. al-Tasyrī’ al-Islāmī Fī mā lā Na¡¡a Fī hi, Diterjemahkan
oleh Bahrun Abu Bakar dan Anwar Rasyidi, dengan judul Sumber-Sumber Hukum
Islam, Cet. I; Bandung: Risalah, 1972
Kuntowidjoyo, Paradigma Islam, Cet. II; Bandung: Mizan, 1991
Nasution, Amir Taat. Menuju Kesatuan Aqidah Ibadah, Cet. II;
Jakarta: Bina Ilmu, 1974
Nasution, Harun. Islam Ditinjau Dari Beberapa Aspek, Jilid III, Cet.
II; Jakarta: UI, 1978
Nasution, Harun. Pembaharuan Dalam Islam, Cet. I; Jakarta: Bulan
Bintang, 1980
Panitia Seminar IAIN Imam Bonjol, Masa Depan Hukum Islam di Indonesia, Oleh:
Prof. Ibrahim Husain, Padang: 26-28 Desember 1985
Yahya, Mokhtar, dkk., Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqhi Islam, Cet.
I; Bandung: al-Ma’arif, 1983), h. 105
[1] Ahmad Sabali. Studi
Komprehensip Tentang Agama Islam (Cet.
I: Surabaya: Bina Islam, 1988) hal. 9
[4] Panitia Seminar IAIN Imam Bonjol, Masa Depan Hukum Islam di Indonesia, (Oleh:
Ibrahim Husain, Padang: 26-28 Desember 1985)
[5] Mokhtar Yahya, dkk.Dasar-Dasar
Pembinaan Hukum Fiqhi Islam, (Cet. I; Bandung: al-Ma’arif, 1983) hal . 105.
[6] Harun Nasution, Islam
Ditinjau Dari Beberapa Aspek, Jilid III, (Cet. II; Jakarta: UI, 1978) hal 17
[7] Abdul Wahab Khallaf, al-Tasyrī’ al-Islāmi Fī mā lā Na¡¡a fī hi. Diterjemahkan
oleh Bahrun Abu Bakar dkk, dengan judul Sumber-Sumber
Hukum Islam (Cet. I Bandung:
Risalah, 1972) hal 219
[9] Hasbi Ash Shiddieqi, Syari’at
Islam Menjawab Tantangan Zaman, (Cet. I; Surabaya: Bulan Bintang, 1966),
hal 43
[13] Tim Dit Bapera, Berbagai
Pandangan Terhadap Komplikasi Hukum Islam, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah,
1993) hal 7
0 komentar:
Posting Komentar